Perencanaan dan Pengorganisasian Pendidikan

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

Sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang industri mulai yang mengemban misi ganda yaitu profit dan sosial, maka lembaga pendidikan harus menempatkan penjaminan mutu sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalnnya. Sebab tanpa ada penjaminan mutu, lembaga pendidikan sulit untuk melihat sejauh mana berkualitas atau tidak berkualitasnya lulusan. Dua hal terpenting yang mempengaruhi kualitas pendidikan adalah kepemimpinan dan mutu manajemen. [1]Secara konseptual, manajemen pendidikan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan mengenai (sumber daya manusia, sumber belajar, kurikulum, dana, dan fasilitas) untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien (Engkoswara 1987; ISPI 1995; Manap 1999, 2008). Perencanaan pendidikan mempunyai peran penting dan berada pada tahap awal dalam proses manajemen pendidikan, yang dijadikan sebagai panduan bagi pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan. [2] Esensi dari perencanaan adalah sebuah proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara sistematis, perencanaan berhubungan dengan masa mendatang, dan untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. [3] Dan untuk mengatasi keterbatasan kemampuan, kemauan, dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan pendidikan dibutuhkan pengorganisasian dalam pendidikan.[4]

Mengingat begitu pentingnya perencanaan dan pengorganisasian dalam pendidikan oleh karena itu, dalam makalah ini penulis akan berusaha mendeskripsikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan dan pengorganisasian dalam pendidikan.

A.    Rumusan Masalah

1.      Bagaimana perencanaan dalam pendidikan?

2.      Bagaimana pengorgansasian dalam pendidikan?

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Perencanaan Pendidikan

1.      Pengertian Perencanaan Pendidikan

Menurut William H. Newman dalam bukunya Administrative Action Techniques of Organization and Management  : mengemukakan bahwa “ perencanaan adalah menentukan apa yang dilakukan. Perencanaan mengandung rangkaian-rangkaian putusan yang luas dan penjelasan-penjelasan dari tujuan, penentuan kebijakan, penetuan program,  menetukan metode-metode dan prosedur tertentu dan penentuan kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari.[5]

Selanjutnya yang disebut perencanaan dalam pendidikan adalah, menurut Sergiovanni dan Syaiful Sagala adalah tuntutan-tuntutan antaksiran-taksiran, pos-pos tujuan dan letak-letak pedoman yang telah menjadi komitmen dan pernyataan keputusan yang tidak dapat ditarik kembali, yang diatur dan disepakati bersama oleh pimpinan dan staf lembaga berdasarkan periode waktu baik jangka pendek maupun panjang.

Dia juga berpendapat bahwa perencanaan pendidikan harus dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama, harus melibatkan banyak orang yang menghasilkan program-program yang berpusat pada proses belajar mengajar pada institusi pendidikan. [6]

2.      Ruang Lingkup Perencanaan Pendidikan

Ruang lingkup perencanaan dipengaruhi oleh dimensi waktu, spasial, dan tingkatan teknis perencaan. Ketiga dimensi ini saling berineraksi dan masing-masing dimensi tersebut sebagai berikut:

a.      Perencanaan dari Dimensi Waktu

1.      Perencanaan Jangka Panjang (Long Time Planning)

Perencanaan ini meliputi jangka waktu 4 lebih  sampai 8 tahun ke atas untuk lingkungan Kendikbud. Dalam perencanaan ini belum ditampilkan sasaran-sasaran yang bersifat kuantitatif, tetapi lebih kepada proyeksi atau perspektif atas keadaan ideal yang diinginkan dan pencapaian keadaan yang bersifat fundamental, seperti propenas.

2.      Perencanaan Jangka Menengah (Medium Term Planning).

Perencanaan ini meliputi jangka waktu satu tahun lebih sampai dengan empat tahun untuk lingkungan Kemendikbud. Di Indonesia umumnya 5 tahun. Perencanaan jangka panjang ini merupakan penjabaran atau uraian perencanaan jangka panjang. Walaupun perencanaan jangka panjang ini masih bersifat umum, tetapi sudah ditampilkan sasaran-sasaran yang diproyeksikan secara kuantitatif, seperti propeda. Di sekolah disebut Rencana Kerja Sekolah (RKS)

3.      Perencanaan Jangka Pendek

Jangka waktunya kurang maksimal satu tahun untuk Kemendikbud. Perencanaan jangka pendek tahunan (annual plan) disebut juga perencanaan operasional tahunan (annual operational planning), seperti proyek-proyek . Di lingkungan sekolah disebut Rencana  Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

b.      Perencanaan dari Dimensi Spasial

Perencanaan dilihat dari dimensi spasial adalah perencanaan yang memiliki karakter yang terkait dengan ruang dan batasan wilayah.

1.      Perencanaan Nasional

Perencanaan Nasional adalah suatu proses penyusunan perencanaan berskala nasional sebagai konsensus dan komitmen seluruh rakyat Indonesia yang terarah, terpadu, menyeluruh untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, memeperhitungkan dan memanfaatkan sumber daya nasional dan memerhatikan perkembangan internasional. Contoh Propenas dan perencanaan pendidikan di Indonesia.

2.      Perencanaan Regional

Perencanaan Regional ialah pilihan antarsektor dan hubungan antarsektor  dalam suatu wilayah (daerah ) sehingga disebut sebagai perencanaan daerah atau wilayah. Misalnya, propeda dan perencanaan pendidikan di provinsi/ kabupaten/ kota.

3.      Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang ialah perencanaan yang mengupayakan pemanfaatan fungsi kawasan tertentu, mengembangkannya secara seimbang, baik secara ekologi, geografis, maupun demografis. Misalnya perencanaan tata kota, perencanaan permukiman, perencanaan kawasan , perencanaan daerah transmigrasi, dan proyek-proyek.

c.       Perencanaan dari Tingkatan Teknis Perencanaan

1.      Perencanaan Makro

Perencanaan makro adalah perencanaan tentang ekonomi dan nonekonomi secara internal dan eksternal. Perencanaan ekonomi makro meliputi berapa pendapatan nasional yang akan ditingkatkan, berapa tingkat konsumsi, investasi pemerintah dan swasta, tingkat ekspor impor, pajak, bunga bank, dan sebagainya. Pada setiap perencanaan pembangunan pendidikan nasional, sebelum dirumuskan secara rinci dalam perencanaan sektoral dan regional maka diperlukan perencanaan makro yang menggambarkan kerangka makro pendidikan yang berinteraksi satu sama lainnya. Gunanya untuk melihat keseimbangan kedua faktor tersebut, baik secara internal maupun eksternal, seperti perencanaan pendidikan nasional.

2.      Perencanaan Mikro

Perencanaan mikro pendidikan adalah perencanaan yang disusun dan disesuaikan dengan kondisi otonomi daearah di bidang pendidikan. Perencanaan mikro disebut juga pemetaan pendidikan.

3.      Perencanaan Sektoral

Perencanaan sektoral adalah kumpulan program dan kegiatan pendidikan yang mempunyai persamaan ciri dan tujuan. Perencanaan sektoral memproyeksikan sasaran pembangunan sektor pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang telah ditentukan. Walaupun perencanaan sektoral menekankan pada sektor tertentu, namun berhubungan dengan sektor lain. Misalnya kaitannya dengan sektor ekonomi dengan nonekonomi, seperti perencanaan  pendidikan lokal/ provinsi/ kabupaten/ kota.

4.      Perencanaan Kawasan

Ialah perencanaan yang memerhatikan keadaan lingkungan dan kawasan tertentu sebagai pusat kegiatan dengan keunggulan komparatif dan kompetitif tertentu. Contohnya perencanaan pendidikan kawasan Indonesia Timur.

5.      Perencanaan Proyek

Ialah perencanaan operasional yang menyangkut operasinalisasi kebijakan dan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran sektor dan tujuan pembangunan.  Contohnya Perencanaan Proyek Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan.[7]

3.      Dasar dan Filosofi Perencanaan Pendidikan

a.      Hakikat Perencanaan Pendidikan

Inti perencanaan adalah sebuah usaha merancang dan memilih pada waktu sekarang untuk sesuatu yang ingin diwujudkan di masa akan datang [ choosing our disired future today]. Perencanaan dalam konteks pendidikan berarti pemilihan atau penentuan program / strategi atau langkah yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Perencanaan pendidikan yang dilakukan pada dasarnya adalah wujud tanggung jawab dari berbagai alternatif pilihan yang ada dalam kehidupan. Setiap pilihan yang di ambil pasti mempunyai konsekuensi dari apa yang di pilih. Oleh  karena itulah, memilih untuk merencanakan sesuatu dan menyadari akan konsekuensi yang akan hadir merupakan bentuk tanggung jawab kemanusiaan.

Hakikat perencanaan pendidikan juga dapat berarti sebuah proses pembuatan peta atau route perjalanan kearah masa depan pendidikan yang di inginkan. Sebagai sebuah proses, perencanaan pendidikan terus akan berjalan tanpa henti, ia akan terus berkembang, memperbarui, dan menyesuaikan diri sepanjang proses perjalanan tersebut.

b.      Pentingnya Perencanaan Pendidikan

Mengapa kita perlu merencanakan masa depan? Mulyadi memberikan empat jawaban atas pertanyaan tersebut, yaitu:

1)      karena kita adalah manusia ;

2)      karena hanya masa depanlah yang dapat kita pilih;

3)      karena perencanaanlah yang menjanjikan hasil baik[ good result];

4)      karena kita dapat memusatkan perhatian pada hal-hal penting secara tidak mendesak.

c.       Perencanaan Menjanjikan Hasil Baik

Perencanaan yang baik dan komitmen menjalankan dengan serius akan menghasilkan sesuatu yang baik. Perencanaan dalam konteks pendidikan menunjukkan bahwa sebuah perencanaan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula.

Perencanaan memusatkan hal-hal penting secara tidak mendesak. Perencanaan menjadikan keputusan-keputusan penting tidak dilaksanakan secara mendadak, tetapi dengan penuh persiapan dan pertimbangan-pertimbangan. Melalui perencanaan, akan di analisis kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa akan datang dan kemudian di persiapkan strategi menghadapinya.

d.       Falsafah Perencanaan Pendidikan

Terjadi pergeseran falsafah dalam perencanaan, yaitu dari perencanaan yang didasarkan pada falsafah creating the future from the past atau plan forward ke falsafah baru, yaitu creating the future from the future atau plan backward.

Perencanaan falsafah creating the future from the past menggunakan anggapan bahwa apa yang terjadi dimasa lalu akan terjadi kembali di masa akan datang sehingga jika organisasi melakukan studi atas pola peristiwa masa lalu, pola peristiwa di masa lalu tersebut diharapkan berulang kembali di masa depan. Oleh karenanya, perencanaan dengan falsafah creating the future from the past kurang menjanjikan masa depan karena keterputusan masa lalu dengan masa depan.

Perencanaan dengan falsafah creating the future from the future  pada intinya adalah usaha penerjemahan visi, misi, dan tujuan [ goal] organisasi yang dilakukan dengan proses analisis eksternal-internal, trendwatching, envisioning, dan pemilihan strategi kedalam aksi tindakan [action plan ]. Dalam konten pendidikan, falsafah ini berarti berusaha menghadirkan masa depan pendidikan yang direncanakan pada saat ini, melakukan perilaku-perilaku pendidikan masa depan pada masa sekarang. Hal ini tentu berangkat dari hasil analisis, pembacaan tren [trendwatching] dan envisioning dalam hal pendidikan.

e.       Prinsip-Prinsip Mental dalam Perencanaan

 Perencanaan yang efektif hanya akan terlaksana jika setiap dari anggota dalam organisasi mempunyai kesadaran tinggi tentang pentingnya perencanaan dalam membangun masa depan. Terdapat tiga sikap yang menjadi prinsip mental setiap anggota individu organisasi dalam membangun perencanaan yang efektif  yaitu :

1.      Kesadaran diri [ self awareness], dalam pengertian adanya kesadaran bahwa kita sendirilah yang menjadi penentu masa depan kita [ we are the creator of our own future] ;

2.      Tanggung jawab [ responsibility] , dalam pengertian memiliki tanggung jawab untuk menuliskan masa depan yang di kehendaki dan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mewujudkannya [we are responsible for writing our own script];

3.      Intregritas [ intregity] adalah kemampuan seseorang untuk mewujudkan yang telah direncanakannya, intregritas menurut kewajiban bahwa kitalah yang berkewajiban untuk mewujudkan apa yang telah kita rencanakan [ we have an obligation to live our own script].

Ketiga prinsip mental tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan perencanaan. Sebuah perencanaan yang baik (good planning) tanpa didasari oleh sikap mental (mindsets) kesadaran diri, tanggung jawab integritas yang kuat tidak kan pernah menjadi kenyataan . [8]

4.      Proses Perencanaan Pendidikan

Perencanaan sebagai suatu proses adalah suatu cara yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Dalam perencanaan terkandung suatu aktivitas tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai hasil tertentu yang diinginkan. [9]

Menurut Banghart dan Trull perencanaan pendidikan meliputi (1973) :

1.      Pendahuluan

2.      Mengidentifikasi permasalahan pendidikan

3.      Analisis area masalah perencanaan

4.      Penyusunan konsep dan rencana

5.      Mengevaluasi rencana

6.      Menetukan rencana

7.      Penerapan rencana

8.      Rencana umpan balik[10]

5.      Model Perencanaan Pendidikan

Beberapa model perencanaan pendidikan menurut Nanang Fattah:

1.      Model Perencenaan Komprehensif

Model ini dipergunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan.

2.      Model Target Setting

Model ini diperlukana dalam upaya melaksanakan proyeksi ataupun memperkirakan tingkat perkembangan dalam kurung waktu tertentu.

3.      Model Kosting (Pembiayaan) dan Keefektifan Biaya

Model ini sering diperguanakan untuk menganalisis proyek-proyek dalam kriteria efisien dan efektifitas ekonomis. Model ini dipergunakan dalam pendidikan didasarkan pertimbangan bahwa pendidikan itu tidak lepas dari masalah pembiayaan. Dan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan selama proses pendidikan, diharapkan dalam kurung waktu tertentu dapat memberikan benefit.

4.      Model Planning Programming Budgetting System (PPBS), dalam bahasa Indonesia adalah Sistem Perencanaan, Penyusunan Program Dan Penganggaran (SP 4)

Model PPBS ini berarti bahwa perencanaan penyusunan program dan penganggaran dipandang sebagai suatu sistem yang tak terpisahkan astu sama lainnya.[11]

6.      Perencanaan dari Dimensi Jenis

Anen menyebutkan jenis perencanaan seperti berikut:

1.      Perencanaan dari  Atas ke Bawah (Top Down Planning).

Perencanaan ini dibuat oleh pucuk pimpinan dalam suatu struktur organisasi, misalnya pemerintah pusat yang selanjutnya perencanaan tersebut disampaikan ke tingkat provinsi/kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti. Perencanaan ini disebut juga perencanaan makaro atau nasional.

2.      Perencanaan dari Bawah ke Atas (Bottom-Up Planning).

Perencanaan ini dibuat oleh tenaga perencana di tingkat bawah dari suatu struktur organisasi, misalnya di buat di provinsi/ kabupaten/ kota untuk disampaikan ke pemerintahan pusat. Perencanaan ini dapat pula dibuat oleh Kepala Sekolah untuk disampaikan ke Kepala Dinas Pendidikan setempat, atau guru kepada kepala sekolahnya.

3.      Perencanaan Menyerong ke Samping (Diagonal Planning)

Perencanaan ini dibuat oleh pejabat lain bersama-sama dengan pejabat yang berada di level bawah di luar organisasinya. Misalnya, Depdiknas Jakarta dan Bappeda Provinsi membuat perencanaan pendidikan sektoral di daerah. Perencanaan ini disebut juga perencanaan sektoral.

4.      Perencanaan Mendatar (Horizontal Planning)

Biasanya dibuat pada saat membuat perencanaan lintas sektoral oleh pejabat selevel. Misalnya , perencanaan peningkatan sumber daya manusia melibatkan pejabat  Departemen pendidikan, Depag, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Kesehatan, dan Departemen Sosial.

5.      Perencanaan Mengglinding (Rolling Planning)

Dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Perencanaan ini menghasilkan Rencana Tahunan, Rencana Lima Tahunan dan Rencana Strategi.

6.      Perencanaan Gabungan Atas ke Bawah dan Bawah Ke Atas (Top-Down and Buttom-Up Planning).

Dibuat untuk mengakomodasi kepentingan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota. Oleh sebab itu pembuatannya melibatkan partisipasi aktif dari kedua belah pihak. [12]

B.     Pengorganisasian Pendidikan.

1.        Pengertian Pengorganisasian Pendidikan

Organisasi adalah sebuah wadah, tempat , atau sistem untuk melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan, pengorganisasian [organizing] merupakan proses pembentukan pada /sistem dan penyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Jika dikaitkan dengan pendidikan [organisasi pendidikan], organisasi adalah tempat untuk melakukan aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang di inginkan. Sedangkan, pengorganisasian pendidikan adalah sebuah proses pembentukkan tempat atau sistem dalam rangka melakukan kegiatan kependidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang di inginkan. [13]

2.        Proses Pengorganisasian

Proses organisasi dalam suatu perusahaan atau lembaga pendidikan adalah meliputi pembatasan dan penjumlahan tugas-tugas, penglompokan dan pengklasifikasian tugas-tugas, serta pendelegasian wewenang diantara personel atau karyawan perusahaan.

Tahap-tahap atau langkah –langkah menejemen dalam membentuk kegiatan pada proses pengorganisasian sendiri meliputi:

a.       Sasaran , manajer harus mengetahui tujuan organisasi yang ingin dicapai.

b.      Penentuan kegitan-kegiatan, artinya manajer harus mengetahui, merumuskan dan menspesifikasikan kegiatan- kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dan menyusun daftar kegiatan –kegiatan yang diperlukan yang akan dilakukan.

c.       Pengelompokan kegiatan-kegiatan, artinya manajer harus mengelompokan kegiatan-kegiatan  dalam beberapa kelompok atas dasar tujuan yang sama, kegiatan –kegiatan yang bersamaan serta berkaitan yang terdapat dalam satu unit kerja/ satu departemen.

d.      Pendelegasian wewenang, artinya manajer harus menetapkan besarnya wewenang yang akan didelegasikan kepada setiap departemen.

e.       Rentang kendali, artinya manajer harus menetapkan jumlah personil pada setiap departemen.

f.       Perincian peranan perorangan, artinya manajer harus menetapkan tugas-tugas perorangan.

g.      Tipe organisasi, artinya manajer harus menetapkan tipe organsasi, apa yang akan dicapai, apakah line organization, line and staff organization atau function organization.

h.      Bagan organisasi, artinya manajer/ organisator harus menetapkan bagan/ struktur organisasi yang bagaimana yang akan dipergunakan.[14]

3.        Struktur Organisasi

Struktur organisasi didefinisikan sebagai suatu kerangka kerja yang dipikirkan oleh manager untuk membagi-bagi dan mengkoordinasikan aktivitas suatu anggota organisasi. Definisi yang hampir sama yaitu srtuktur organisasi adalah cara yang dipakai untuk membagi, mengorganisasikan , dan mengkoordinasikan aktivitas organisasi. Proses yang harus dilalui untuk dapat menentukan pembagian kerja dan koordinasi tersebut disebut sebagai desain organisasi. Prinsip-prinsip mendesain struktur organisasi:

a)      Pembagian Kerja ( Division Of Work)

Stoner mendefinisikan pembagian kerja sebagai pembagian seluruh beban pekerjaan menjadi sejumlah tugas secara wajar dan nyaman yang dapat dilaksanakan oleh individu atau kelompok. Dapat didevinisikan juga sebagai upaya membagi pekerjaan menjadi pekerjaan yang kecil, sederhana, dalam kegiatan yang terpisah, diman karyawan dapat mengkhususkan diri pada bidang tersebut sehingga produktivitas total meningkat secara geometik. Pembagian kerja dalam organisasi terjadi tiga cara yang berbeda, yaitu:

1.      Pekerjaan dapat dibagi berdasar bidang keahlian profesional

2.      Pekerjaan dapat di bagi ke dalam aktivitas berbeda berdasarkan pekerjaan yang dilakukan di organisasi.

3.      Pekerjaan di bagi ke arah vertikal.

b)     Kesatuan Komando (Unity Of Comand)

Prinsip ini menekankan bahwa bawahan hanya boleh mempunyai satu atasan yang kepadanya dia bertanggung jawab langsung. Unity of comand penting karena akan mengurangi ambigu dan kemungkinan terjadinya konflik perintah [ orders] dari supervisior yang berbeda.

c)      Wewenang (Authority)

Adalah hak yang melekat pada manajer untuk memberi perintah dan di patuhi. Menurut Gibson wewenang adalah hak untuk membuat keputusan tanpa persetujuan dari manajer yang di atasnya lagi dan membutuhkan kepatuhan dari pihak lain yang telah di tunjuk.

d)     Rentang Kendali (Span Of Control)

Adalah jumlah bawahan yang dapat diatur oleh manajer secara efektif dan efesien. Memilih rentang kenbali manajemen yang memadai untuk suatu hierarki organisasi penting karena ada dua alasan : pertama, rentang itu dapat mempengaruhi apa yang terjadi pada hubungan kerja dalam sebuah departemen tertentu. Kedua, rentang mempengaruhi kecepatan pembuatan dalam situasi yang harus melibatkan berbagai tingkat hierarkhi organisasi.

e)      Departementalisasi (Departementalization)

Pengelompokan karyawan dan tugas disebut departementalisasi. Departementalisasi merupakan hasil keputusan manajer tentang aktivitas pekerjaan apa yang dapat dihubungkan dalam kelompok serupa setelah aktivitas itu dibagi-bagi menjadi tugas. Departemen juga dapat diartikan sebagai spesifik lokasi atau suatu set aktivitas yang mana manajer bertanggungjawab. Istilah lain departemen yang umumnya dapat digunakan adalah aktivitas seksi, divisi dan cabang.  [15]

Organisasi formal adalah organisasi yang dicirikan oleh struktur organisasi. Keberadaan struktur organisasi menjadi pembeda utama antara organisasi formal dan informal. Struktur organisasi formal dimaksudkan untuk menyediakan penugasan kewajiban dan tanggung jawab kepada personel dan membangun hubungan tertentu diantara orang-orang pada berbagai kedudukan. Lembaga pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMU/MA) merupakan contoh organisasi formal.

Struktur dalam organisasi formal memperlihatkan unsur-unsur administrasi sebagai berikut:

a.       Kedudukan. Struktur menggambarkan letak atau posisi setiap orang dalam organisasi.

b.      Hierarki kekuasaan. Struktur digambarkan sebagai suatu rangkaian hubungan antara satu orang dan orang lain dalam suatu organisasi.

c.       Kedudukan garis dan staff. Organisasi garis menegaskan struktur pengambilan keputusan, jalan permohonan , dan saluran omunikasi resmi untuk melaporkan informasi dan mengeluarkan instruksi, perintah , dan petunjuk pelaksana.

Bentuk/skema struktur organisasi formal dapat membentuk piramidal, mendatar atau melingkar. [16]

 

Struktur Organisasi Mendatar

4.        Pendelegasian Wewenang Serta Tata Hubungan Dalam Organisasi.

a.      Bentuk wewenang

Kossen menjelaskan tentang berbagai tipe wewenang formal yang berlaku saat ini:

a.      Line authority

Dari bentuk organisasi, line authority adalah yang paling sederhana dan ini adalah bentuk yang biasa digunakan oleh organisasi kecil. Seorang manajer dengan line authority mengatur aktivitas yang berhubungan langsung dengan usaha pencapaian sasaran organisasi.

b.      Line and staff authority

Sebagian organisasi saat ini umumnya mengkombinasikan dua bentuk wewenang yaitu line and staff authority. Menurut Sutisna line di artikan sebagai kedudukan yang diserahi kekuasaan administratif umum dalam arus langsung dari tempat paling atas ke tempat paling bawah. Line staff sebaliknya tidak memiliki wewenang mengambil keputusan. Mereka di karenakan pengetahuan teknis atau profesional yang di miliki memberikan bantuan atau nasihat kepada line member sehingga line member dapat terbebas dari detail yang tidak berhubungan langsung dengan operasional harian atau tidak juga membutuhkan keahlian atau pengetahuan khusus. 

c.       Wewenang fungsional

Perbedaan antar struktur line and staff dan fungsional adalah pada fungsional, staff ahli melaksanakan wewenang langsung atas beberapa jalur aktifitas departemen.

d.      Organisasi matrik

Disebut juga sebagai komando berganda. Proyek manajer, bebas dari tanggung jawab langsung atas staff sehingga mereka dapat memusatkan perhatian pada menejemen yang efektif dalam proyek.

b.      Macam Wewenang

Macam wewenang ada dua yaitu:

a.       Sentralisasi adalah model wewenang yang paling tua, yaitu dimana semua pusat pengmbilan keputusan berada di satu tangan. Alasan perlunya sentralisasi wewenang adalah, pertama individu tersebut harus dididik untuk membuat keputusan yang menyertai delegasi wewenang, sedangkan program pelatihan formalnya bisa menjadi mahal dan tidak sebanding dengan manfaatnya. Kedua, banyak manajer terbiasa membuat keputusan dan menolak pendelegasikan wewenang kepada bawahan. Ketiga, bila mana tingkat manajemen yang lebih rendah mempunyai wewenang, maka manajemen puncak harus mempunayai beberapa alat peninjau penggunaan wewenang tersebut. Konsekuensinya., mereka umumnya menciptakan suatu sistem pelaporan yang dapat menginformasikan hasil keputusan dan dibuat pada tingkat organisasi yang lebih rendah. Keempat bagi sentralisasi, desentralisasi berarti duplikasi fungsi. Masing-masing unit otonomi harus betul-betul mendukung sendiriuntuk menjadi independen ini berarti berpotensi mwningkatkan biaya akibat adanya duplikasi .

b.      Desentralisasi adalah model wewenang yang bisa di kata sebagai modifikasi dari kelemahan wewenang sentralisasi. Semakin banyak tugas yang banyak diurus dan kebutuhan untuk mengambil keputusan secara cepat sehingga membutuhkan adanya penyerahan wewenang. Alasan perlunya desentralisasi wewenang adalah pertama, pendelegasian wewwenang yang relatif tinggi mendorong pengembangan manajer profesional. Adanya desentralisasi wewnang memungkinkan manajerr membuat keputusan yang signifikan untuk memperoleh ketermapilan dan untuk memajukan perusahaan. Kedua, desentralisasi wewenag yang benar dapat membantu mengaahkan iklim kompetensi di organisasai. Manajer dimotivasi untuk memeberikan kontribusi dalam atmosfir kompotitif kini karena mereka akan dibandingkan dengan rekannya dengan berbagai ukuran kinerja. Kesimpulannya ialah bahwa setiap atasan tetap bertanggung jawab atas tindakan orang-orang dibawah perintahnya; karena dialah yang mempercayakan kewenangannya dan menyerahkan kewajiban kepada bawahannya itu. Karena  itu ia harus memikul tanggung jawab atas tindakan mereka.[17]

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Perencanaan dalam pendidikan adalah, menurut Sergiovanni dan Syaiful Sagala adalah tuntutan-tuntutan antaksiran-taksiran, pos-pos tujuan dan letak-letak pedoman yang telah menjadi komitmen dan pernyataan keputusan yang tidak dapat ditarik kembali, yang diatur dan disepakati bersama oleh pimpinan dan staf lembaga berdasarkan periode waktu baik jangka pendek maupun panjang. Ruang lingkup perencanaan dipengaruhi oleh dimensi waktu, spasial, dan tingkatan teknis perencaan. Hakikat perencanaan pendidikan berarti sebuah proses pembuatan peta atau route perjalanan kearah masa depan pendidikan yang di inginkan. Menurut Banghart dan Trull perencanaan pendidikan meliputi (1973) : pendahuluan , mengidentifikasi permasalahan pendidikan, analisis area masalah perencanaan , penyusunan konsep dan rencana, mengevaluasi rencana, menetukan rencana, penerapan rencana, rencana umpan balik. Model perencanaan pendidikan yaitu: model perencenaan komprehensif, model target setting, model kosting (pembiayaan) dan keefektifan biaya, model planning programming budgetting system (ppbs), dalam bahasa indonesia adalah sistem perencanaan, penyusunan program dan penganggaran (sp 4). Anen menyebutkan jenis perencanaan seperti berikut: Perencanaan dari  Atas ke Bawah (Top Down Planning), Perencanaan dari Bawah ke Atas (Bottom-Up Planning), Perencanaan Menyerong ke Samping (Diagonal Planning), Perencanaan Mendatar (Horizontal Planning), Perencanaan Mengglinding (Rolling Planning), Perencanaan Gabungan Atas ke Bawah dan Bawah Ke Atas (Top-Down and Buttom-Up Planning).

Pengorganisasian pendidikan adalah sebuah proses pembentukkan tempat atau sistem dalam rangka melakukan kegiatan kependidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang di inginkan. Proses organisasi dalam suatu perusahaan atau lembaga pendidikan adalah meliputi pembatasan dan penjumlahan tugas-tugas, penglompokan dan pengklasifikasian tugas-tugas, serta pendelegasian wewenang diantara personel atau karyawan perusahaan. Struktur organisasi didefinisikan sebagai suatu kerangka kerja yang dipikirkan oleh manager untuk membagi-bagi dan mengkoordinasikan aktivitas suatu anggota organisasi. Macam wewnang ada dua yaitu sentralisasi dan desentralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Kurniadi , Didin dan Imam Machali. 2013.  Manajemen Pendidikan : Konsep & Prinsip Pengelolaan Pendiidikan. Jogjakarta: Ar Ruzz Media.

Majid, Abdul. 2005. Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Marno dan Triyo supriyanto. 2008. Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam. Bandung: PT Refika Aditama.

Somantri, Manap. 2014. Perencanaan Pendidikan: Konsep Dasar Perencanaan Pendidikan, Analisis Posisi Sistem Pendidikan, Perencanaan Strategis Penuntasan Wajib Belajar dan , Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar. Bogor: PT Penerbit IPB Press.

Swanto, B. 2010. Pengantar Manajemen,cetakan ke -6 . Jakarta: PT Bumi Aksara

Umam, Husaini. 2013. Manajemen : Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan Edisi 4. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wahab, Abdul Aziz. 2008.Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan. Bandung:  Alfabeta.

Yusuf, Musfirotun.  2009.  ”Membangun Manajamen Mutu Pendidikan Menghadapi Tantangan Global “. Pekalongan: Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan, Vol.7, Nomor 1, Juni.

Yusuf, Musfirotun. 2008. Manajemen Pendidikan :  Sebuah Pengantar. Pekalongan:  STAIN Pekalongan Press.

---

[1] Musfirotun Yusuf, ”Membangun Manajamen Mutu Pendidikan Menghadapi Tantangan Global “, (Pekalongan: Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan, Vol.7, Nomor 1, Juni 2009), hlm: 55-56.

[2]  Manap Somantri, Perencanaan Pendidikan: Konsep Dasar Perencanaan Pendidikan, Analisis Posisi Sistem Pendidikan, Perencanaan Strategis Penuntasan Wajib Belajar Dan , Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar,(Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2014), hlm: 1-3

[3] Didin Kurniadi dan Imam Machali, Manajemen Pendidikan : Konsep & Prinsip Pengelolaan Pendiidikan, (Jogjakarta: Ar Ruzz Mdia, 2013), hlm: 145-151

[4] Ibid., hlm: 241

[5] Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru . ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm: 16.

[6] Musfirotun, op.cit.,hlm: 24-25

[7] Husaini Umam, Manajemen : Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan Edisi 4,( Jakarta: PT  Bumi Aksara, 2013), hlm: 81-85

[8] Didin Kurniadi dan Imam Machali, op.cit., hlm: 145-151

[9] B. Swanto, Pengantar Manajemen, cetakan ke -6, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2010), hlm: 45

[10] Husini Usman, op.cit., hlm: 146

[11] Musfirotun, op.cit., hlm: 32-34

[12] Husaini Umam, op.cit.,, hlm: 885-86

[13] Didin Kurniadin, op.cit., hlm: 240-241

[14] Marno dan Triyo supriyanto, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm: 18-19.

[15] Abdul Aziz Wahab, Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan,(Bandung: Alfabeta, 2008), hlm: 40-50

[16] Didin Kurniadin,op.cit., hlm: 242-243

[17] Abdul Aziz Wahab, op.cit.,hlm: 48-49

Related Posts: